JAKARTA – Komisi X DPR RI meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pembukaan sekolah atau pelajaran tatap muka pada Januari 2021. Penyebabnya, kasus positif COVID-19 yang dinilai DPR masih tinggi.
“Dalam beberapa hari terakhir ini, kami menerima banyak sekali masukan dari orang tua murid yang khawatir jika sekolah dibuka kembali bulan depan. Mereka khawatir dengan penyebaran Covid-19 yang kian tak terkendali,” ujar Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda seperti dikutip Parlemen.Id di laman DPR RI.
Ia mengakui pembukaan sekolah memang solusi terbaik untuk mengatasi ancaman penurunan kemampuan belajar bagi siswa selama masa pandemi Covid-19. Namun, masih tingginya jumlah kasus harian positif COVID-19 dan kian penuhnya tingkat hunian rumah sakit, maka rencana pembukaan sekolah lebih baik ditunda terlebih dahulu.
“Akhir bulan ini (Desember) tren peningkatan kasus Covid terus terjadi. Saya memprediksi kondisi ini akan terus berlanjut hingga bulan depan, mengingat maraknya orang mudik dan liburan akhir tahun,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Huda mengungkapkan, kasus COVID-19 di kalangan anak di Indonesia relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata kasus dunia. Jika rata-rata kasus COVID-19 anak-anak dunia mencapai 8 persen, di Indonesia kasusnya mencapai 11 persen.
Ia merinci, jumlah kasus COVID-19 pada anak usia 0-18 tahun mencapai 74.249 kasus dan anak usia 5-18 tahun 56.817 kasus. Sedangkan kasus anak meninggal akibat COVID-19 mencapai lebih dari 530 jiwa.
“Tingkat kematian anak akibat C0VID-19 sama dengan tingkat kematian kasus corona pada usia 18-30 tahun dengan rerata 0,7 persen. Fakta ini menunjukkan bahwa risiko COVID-19 pada anak hampir sama dengan risiko pada usia dewasa. Jadi memang butuh kehati-hatian ekstra,” katanya.
Ia mengakui jika di tingkat daerah, desakan agar sekolah dibuka cukup kencang disuarakan orang tua siswa. Kendati demikian Pemerintah Daerah (Pemda) perlu benar-benar mengkaji risiko pembukaan sekolah dengan melihat data penyebaran COVID-19 dan tingkat dukungan sistem kesehatan publik.
“Memang benar, jika di daerah sekolah mendesak dibuka mengingat tidak efektifnya pola Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Kendati demikian harus dipastikan berdasarkan data yang ada risiko jika sekolah tetap dibuka di Januari nanti,” katanya.
Huda berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus menyempurnakan sistem PJJ. Gerakan partisipasi masyarakat dalam mendonasikan gawai dan pemberiaan WiFi gratis bagi siswa yang membutuhkan harus terus digalakkan. Pun juga Kemendikbud bisa mendorong kerja sama lintas kementerian agar kendala utama PJJ yakni ketersediaan gawai dan kuota data bisa teratasi.
“Kemendikbud juga bisa mendorong Dinas-Dinas Pendidikan di daerah untuk mengalakkan program kunjungan guru, atau pengadaan walkie talkie untuk sekolah-sekolah yang tak terjangkau sinyal internet,” pungkas Legislator Dapil Jawa Barat VII itu.
