JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, M. Azis Syamsuddin meminta pemerintah untuk lebih mengkaji dan mengevaluasi rencana pemerintah yang tidak lagi membuka formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk guru pada tahun 2021.
Menurut politisi Golkar ini, rekrutmen guru menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan guru nasional merupakan langkah yang dapat menurunkan mutu pendidikan ke depannya.
“DPR Menolak dengan tegas rencana pemerintah yang tidak membuka rekrutmen CPNS guru di tahun 2021. Tentunya minat menjadi seorang guru ke depannya akan menurun, karena hanya akan menjadi seorang guru yang berstatus PPPK ketika mengenyam Sarjana Pendidikan serta kurang menghargai nasib para guru honorer yang telah mengabdi sekian lama,” kata Azis seperti dikutip Parlemen.Id di laman DPR RI pada Kamis (7/1/2021).
Untuk itu, ia mendorong pemerintah untuk melakukan pemetaan lebih baik terhadap kebutuhan dan penempatan guru PNS di seluruh Indonesia. Hal ini menurutnya perlu dilakukan agar wilayah terdepan dan terluar tidak terganggu dengan kegiatan belajar mengajar dikarenakan tidak memiliki guru PNS dan tenaga pendidik tambahan atau honorer yang berimbas pada penutupan sekolah.
“Tentunya kita masih sering mendengar dan menemukan seorang guru yang harus mengajar di berbagai tingkatan kelas di wilayah terdepan, terluar, tertinggal karena minimnya tenaga pendidik,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah untuk membicarakan persoalan guru baik PNS dan PPPK dengan DPR RI sebelum mengeluarkan kebijakan atau keputusan terkait guru, sehingga dapat mencari solusi dalam menyelesaikan kebijakan dan permasalahan guru.
“Seharusnya pemerintah melakukan komunikasi dan kordinasi terlebih dahulu dengan komisi-komisi terkait di DPR RI seperti Komisi II yang bermitra dengan Mendagri dan BKN, Komisi X yang membidangi pendidikan serta Komisi XI dari sisi Anggaran,” tandasnya.
