DPR Angkat Bicara Soal Penerbitan Izin Darurat Vaksinasi Sinovac

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin. Foto: dok/dpr.go.id/Rni

Jakarta-Wakil Ketua DPR RI, M. Azis Syamsuddin, angkat bicara soal dikeluarkannya izin darurat serta sertifikasi halal vaksin Covid-19 Sinovac dua hari jelang vaksinasi nasional. Menurut dia, langkah yang ditempuh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin vaksinasi dengan efisiensi 65,3 sudah sesuai standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO.

“Kami apresiasi langkah cepat dan jujur dari BPOM dan MUI dalam mengeluarkan izin darurat penggunaan vaksin Sinovac. Dengan efisiensi 65,3 persen sudah sesuai dengan persyaratan WHO, sehingga logis untuk memulai vaksinasi sesuai dengan tahapan-tahapan yang direncanakan,” ungkap Azis, melansir laman resmi dpr ri. go.id, Selasa (12/01/2021).

Atas diterbitkannya izin tersebut, DPR RI, menurut Azis, akan mengawal proses vaksinasi agar dapat terlaksana sesuai aturan dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga mengapresiasi kinerja BPOM yang telah melaksanakan riset dengan seksama.

Azis mendesak Kementerian Kesehatan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga terkait dalam merealisasikan kelancaran program vaksinasi Covid-19 ini.

“Kementerian Kesehatan harus proaktif mengawal agar standar mutu, SOP dan koordinasi dengan pemda serta lembaga-lembaga terkait bisa berjalan sesuai harapan. Kualitas vaksin harus dijaga, edukasi kepada tenaga medis perlu ditingkatkan dalam hal agar dapat mengedukasi kembali masyarakat saat disuntik (vaksin),” ujar pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu.

Soal kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), Azis juga mendesak Kementerian-kementerian terkait tidak lamban dalam menyosialisasikan kepada publik, agar tercipta keyakinan dan kesiapan mental masyarakat.

“Namanya situasi darurat, jadi pasti banyak pertanyaan. Karena itu koordinasi antara kementerian dengan mitra-mitra terkait perlu cepat dan tepat mengedukasi masyarakat,” katanya.

“Perlu kreativitas ekstra dalam menyosialisasikan vaksin berserta efek sampingnya dan hal yang sama harus dilakukan saat vaksin merek lain sudah ada,”ujar politisi Golkar ini.

Editor: Lala

Pos terkait