Polemik Pengelolaan Blok Rokan Bergulir, Bupati Rohil: Jadwalkan Lagi Hearing di DPR RI

Rokan Hilir-Bupati Rokan Hilir (Rohil) terpilih, Afrizal Sintong, mengimbau pembahasan terkait pengelolaan perusahaan Migas Chevron di Blok Rokan kembali diagendakan bersama Komisi VII DPR RI. Imbauan ini disampaikan Afrizal pasca dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara komisi VII DPR bersama Perwakilan Prov Riau dan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) di Jakarta, beberapa waktu lalu. Menurut Afrizal, tak ada titik temu atau solusi dari pertemuan tersebut, sehingga, ia mengimbau agar agenda hearing dijadwalkan kembali.

“Hasil rapat Komisi VII DPR itu sama halnya tidak ada. Yang kita inginkan, di Rokan Hilir, harus ada kepastian pengelolaan termasuk 1300 sumur bor yang ada di kita, jumlah yang pusat berikan kepada kita berapa itu harus pasti, Bukan sistem B2B”kata Afrizal, Senin (22/02/2020).

Lanjut Afrizal, jika sistem B2B (business to business) yang diterapkan, maka BUMA dengan BUMD Riau berkesempatan menyertakan modal 39 persen diluar 10 persen hak bagi hasil daerah.

“Itu sama saja diminta menyediakan uang sejumlah 10 sampai 12 triliun rupiah, uang dari mana. Kalau pun kita punya uang sebanyak itu, punya saham sebanyak itu, jangankan di indonesia di negara Arab sana pun bisa kita mengelola minyak masuk saham,”kata Afrizal.

Tambahnya lagi, jika diterapkan pengelolaan sistem deviden di blok rokan, maka yang terjadi adalah bagi hasil sesuai keuntungan saham 39 persen.

“Itu sama artinya pusat itu memperolok- olok kita sebenarnya. Nah sekarang kita punya dua opsi untuk pengolaan blok rokan, kita minta pusat harus memperjelas berapa sumur minyak yang kita kelola dengan operasional kita tanggung sendiri dan berapa kita setor ke pusat. Atau kalau mengelola seperti sistem chevron saja, kita dikasi 12 persen bersih dan semua operasional ditanggung oleh negara,”ujarnya.

“Saya akan mengundang DPRD Riau juga LAM Riau, BUMD Riau, Gubernur Riau serta lima kabupaten penghasil migas di Riau untuk hearing. Kami akan minta Komisi VII DPR RI buat pertemuan ulang,”pungkasnya.

Penulis: Azka
Editor: Azka

Pos terkait