JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah untuk mengungkap data penanganan Covid-19 secara transparan serta koordinasi antara pusat dengan daerah pun harus terus diperkokoh.
“Kepala daerah harus jujur dan transparan tentang data di daerahnya. Jangan demi dibilang berhasil menangani Covid-19 lalu data sesungguhnya di lapangan tidak dibuka ke publik bahkan tidak dikerjakan dengan benar,” ujar Puan Maharani dilansir dari laman dpr.go.id pada Jumat (23/1/2021).
Politisi PDI-Perjuangan itu mengatakan, pemerintah daerah seharusnya dapat berkontribusi lebih besar dalam penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19, salah satunya dengan melakukan pelacakan (tracing) kasus positif.
Selain itu, menurut Puan, memperbanyak cakupan dan jangkauan tes Covid-19 juga menjadi kesadaran dan kebutuhan bagi seluruh jajaran pemerintah. Tidak hanya untuk memetakan persebaran wabah, tes ini menjadi semakin krusial untuk melihat efektivitas penanganan pandemi Covid-19.
“Refocusing anggaran di bidang kesehatan seharusnya bisa makin optimal untuk penanganan persoalan seperti ini,” tegas legislator dapil Jawa Tengah V itu.
“Data yang jujur juga menjadi pondasi agar rakyat mau bersabar mengikuti kebijakan pemerintah,” tambahnya.
Puan mengimbau, pemerintah dapat menyajikan data yang kredibel.
“Sebab penanganan pandemi harus berdasarkan sains, ilmu pengetahuan, bukan intuisi. Indikator yang dipakai juga harus sesuai dengan konsensus sains dan medis,” urainya.
Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu juga mendorong pemerintah untuk memenuhi rencana testing, tracing, dan treatment sebagai satu rangkaian tak terpisah dalam penanganan Covid-19. Sembari mengejar target minimal 70 persen populasi tervaksinasi.
“Pastikan obat, kamar perawatan dan fasilitas isolasi mandiri tersedia. Pastikan jumlah kasus harian tidak naik atau turun hanya karena jumlah tes dan pelacakan yang tidak jujur dan transparan,” ujar Puan.
