JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengusulkan pelaksanan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Serentak 2024 bisa dilaksanakan pada bulan Agustus 2024, bukan pada bulan November 2024 seperti tertuang dalam UU 10/2016 tentang Pilkada.
“Kalau kami di Komisi II mengusulkan sebaiknya penghitungan suara untuk pilkada serentak selambatnya dilakukan bulan Agustus, bukan November, supaya mengejar 2024 selesai semua. Ini tahapan yang harus ditinjau kembali,” kata Junimart seperti dilansir dari laman CNN Indonesia, Minggu (21/3/2021).
Dikatakannya, memajukan pelaksanaan pilkada perlu dipertimbangkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut politikus PDIP ini, jika pilkada dilaksanakan November 2024 akan berpotensi molor hingga 2025.
“Apakah memungkinkan itu selesai pada 2024? Karena November itu kan baru penghitungan suara, belum penetapan, belum masuk ke MK, ini bisa (selesai) 2025,” ujarnya.
DPR ingin penetapan pemenang Pilkada 2024 juga dilangsungkan pada tahun yang sama sesuai UU 10/2016.
Menurutnya, DPR bersama dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu dinilai perlu mengevaluasi kembali tahapan pemilu 2024. Apatahlagi sesuai perundang-undangan pelaksanaan pilpres, pileg, dan pilkada harus serentak pada tahun 2024.
Lanjut Legislator asal Sumatera Utara ini, untuk mengubah ketentuan tersebut DPR dan pemerintah tidak perlu mengubah atau merevisi beleid yang tercantum dalam UU 10/2016 itu, pemerintah bisa menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait tahapan Pilkada 2024.
“Kan semua ada solusi, bisa saja ada perppu tentang itu, tentang waktu (pelaksanaan). Kan bisa saja,” jelasnya.
Lebih lanjut, Junimart juga tidak mempermasalahkan jika KPU menggelar pilpres dan pileg pada bulan Februari 2024, selama hal itu tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.
“Silakan saja, kan mereka penyelenggara, mereka yang paham. Kita kan hanya mengawasi, mereka penyelenggara sudah ditugaskan untuk itu, sudah diberikan anggaran untuk itu, ya silakan,” tandasnya.
